JAKARTA,quickq官网入口下载 DISWAY.ID -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industi (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie merespons keluhan soal Efisiensi anggaran lewat Instrusi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Instrusi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga dirasakan pengusaha industri perhotelan.

"Benar-benar suatu konsekuensi yang dirasakan teman-teman di industri perhotelan," ujar Anindya kepada wartawan usai acara Indonesia-Turkey Business Forum pada Rabu, 12 Februari 2025.

BACA JUGA:Bertemu dengan Presiden Erdogan, Ketum Kadin Anindya Beberkan Isi Kerja Sama Peningkatan Nilai Perdagangan

BACA JUGA:Tak Ada Ampun! Vonis Harvey Moeis Naik Drastis: 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Anindya Bakrie menyebut soal adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia yang mengganggu alokasi dana negara.

"Ini kan karena satu, ekonomi belum pasti, yang pasti kan adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar," jelasnya.

Lebih lanjut, Anindya khawatir dengan para pengusaha hotel, karena ada penurunan okupansi kamar hotel usai pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

"Jadi saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi konsekuensi jangka panjang penghematan itu kan baik," pungkasnya. 

Diketahui, Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan dapat menghemat dan dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA:Tok! Majelis Banding Perberat Hukuman Harvey Jadi 20 Tahun Penjara

BACA JUGA:Meski Anggaran Dipangkas, Pegawai OIKN Siap Berkantor di Ibu Kota Nusantara Maret 2025

Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.